Tito Usul Opsi Pilkada Tak Langsung untuk Daerah IPM Rendah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian kembali mengusulkan opsi implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) asimeteris di Indonesia. Salah satunya adalah membuka opsi Pilkada tidak langsung pada daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan tingkat kesejahteraan hina.

Ia juga mengajukan masyarakat tak perlu memandang aneh dan alergi bila penyelenggaraan Pilkada asimetris bisa diterapkan di Indonesia.

“Saya bilang Pilkada asimeteris mungkin perlu dipertimbangkan. Itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita juga enggak perlu alergi dengan Pilkada asimeteris, ” prawacana Tito dalam Webinar yang digelar Nagara Institute, Sabtu (20/6).

Pilkada asimetris yang dimaksudkan Tito adalah sistem Pilkada dengan memungkinkan daerah memiliki mekanisme berbeda dalam memilih kepala daerah.

Pilkada asimetris tersebut, kata dia, bisa digelar dengan didasarkan pada karakteristik daerah tertentu, seperti IPM, kemampuan fiskal, ataupun potensi konflik. Tito juga menyatakan IPM bisa menjadi salah utama indikator untuk melihat kedewasaan berdemokrasi.

“Kita harus tahu kedewasaan demokrasi. Di daerah itu betul-betul siap enggak rakyatnya untuk memilih pemimpin? Paham enggak itu harus memilih pemimpin yang langsung, ” ujar Tito.

“Untuk melihat kedewasaan demokrasi itu saya menyarankan agar –dan saya juga membaca di hasil penelitian LIPI– menggunakan IPM. Karena ada tiga hal yang diukur IPM Itu, yang pertama tingkat pelajaran, kedua tingkat kesehatan, yang ke-3 adalah kemampuan rumah tangga. Sehingga nanti ada daerah dengan kategori IPM-nya tinggi. Mereka berdewasa berdemokrasi, mereka siap berdemokrasi, mereka memafhumi bahwa memilih pemimpin itu istimewa. ”


Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa di dalam masyarakat dengan tingkat IPM hina bisa menggunakan opsi Pilkada tak langsung untuk meminimalisir manipulasi dibanding pihak tertentu.

“Lah kalau yang IPM-nya rendah, penuh masyarakat yang kurang sejahtera, kecakapan fiskal daerah rendah karena bersandar transfer pusat. Apalagi sistem sosial budaya saat digelar Pilkada malah berkonflik. Nah di daerah ini kita sarankan tak Pilkada tepat. Tapi menggunakan DPRD atau mekanisme lain, tapi tetap ada calon perseorangan, ” kata Tito.

Lebih lanjut, Mantan Kapolri itu memandang Indonesia membutuhkan suatu mekanisme pemilihan kepala daerah dengan berbiaya rendah dan minim perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Ia juga menyatakan Pilkada langsung juga bisa melahirkan banyak imbas negatif bagi masyarakat, seperti potensi konflik yang tinggi yang terjadi di beberapa daerah seperti Papua dan Aceh.

Tak hanya itu, Pilkada langsung menurutnya membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit, baik dari sisi anggaran yang dikeluarkan negara maupun dari calon besar daerah untuk biaya saksi dan kampanye.

Election memang bagus, sebagai simbol demokrasi. Tapi apapun dalam ilmu security , ilmu keamanan, mereka membelah. Kita sebenarnya sudah melegalisasi umum untuk terbelah, mereka terbelah memastikan pilihan masing-masing. Tiap perbedaan mengandung potensi konflik, ” kata Tito.

Tito lantas menyebut beberapa daerah di Indonesia era ini sudah menerapkan konsep asimeteris dalam pemilihan kepala daerah. Ia mencontohkan Provinsi DIY Yogyakarta yang menerapkan mekanisme Sri Sultan Hamengkubuwono otomatis menjadi Gubernur tanpa melalaikan pemilihan.

Tak hanya itu, Dia juga mencontohkan Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan sistem pemilihan walikota di 5 wilayah dan bupati Kepulauan Seribu melalui mekanisme pengukuhan oleh Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi mereka gak memikul beban Pilkada. Jadi sebenarnya asimeteris itu sudah terjadi, ” logat Tito.

Sebelumnya, Tito sempat mengusulkan pernyataan serupa dalam akhir tahun 2019 lalu jadi bentuk evaluasi terhadap Pilkada tepat.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kala itu merespons usulan Tito. Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua alternatif pilihan kebijakan di rangka menindaklanjuti rencana evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.

Preferensi pertama, pemilihan langsung nantinya cuma akan digelar pada tingkat kabupaten/kota saja. Sementara untuk pilkada level provinsi digelar pemilihan secara tak langsung.

Lalu alternatif kedua, menurut Doli, ada pilihan kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris.

[Gambas:Video CNN]

(rzr/vws)

[Gambas:Video CNN]