Sumsel Siapkan Denda Rp500 Ribu Tidak Pakai Masker

Jakarta, CNN Indonesia —

Negeri Provinsi  Sumatra Daksina memberlakukan Peraturan Gubernur Sumsel nomor 37 tarikh 2020 tentang pedoman adaptasi kultur baru menuju masyarakat produktif serta aman pada situasi Covid-19   mulai Rabu (9/9).

Salah satu pedoman dalam Pergub tersebut yakni denda hingga Rp500 ribu bagi warga tak memakai masker.

“Untuk menyampaikan peringatan dan teguran kepada mereka yang sudah mulai kendor tidak melaksanakan protokol kesehatan, ” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa (8/9).



Selain denda administrasi, ada selalu hukuman sosial seperti membersihkan sarana umum, menyanyikan lagu nasional, serta hukuman fisik dengan push up.

Bagi pemilik daya dan penanggung jawab konstruksi dengan tidak menerapkan protokol kesehatan laksana menjaga jarak, wajib mengenakan kedok dan tidak menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, kompensasi terbesar yang dijatuhkan bisa berbentuk penyegelan, penutupan sementara hingga pembatalan izin, serta denda administrasi maksimal Rp50 juta.

Pemangku dari penerapan pergub ini yaitu Satpol PP Sumsel yang didampingi oleh pihak kepolisian. Selain tersebut, pihaknya pun akan mengawasi kegiatan perekonomian di mal, pertokoan, hotel dan restoran, tempat wisata, kegiatan budaya dan keagamaan, serta perkantoran dan konstruksi.

“Tapi sebelum penerapan sanksi, kita lihat dulu evaluasi pada masa sosialisasi ini, ” ungkap dia.

Kepala Satpol PP Sumsel Aris Saputra mengutarakan pihaknya telah membentuk tim ikatan yang melibatkan aparat Polri, TNI, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, beserta instansi terkait lain untuk penegakan pergub. Sebanyak 108 personel yang dikerahkan dalam tim tersebut.

“Di tahap sosialisasi kita akan gencar terjun ke tempat keramaian untuk mulai menegur & memberi peringatan kepada masyarakat. Kita akan mulai datangi pusat perbelanjaan, pasar, taman, tempat hiburan dan pusat keramaian lain, ” cakap dia.

Pakar Epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriani mengucapkan mobilitas masyarakat Sumsel dalam sepekan terakhir meningkat cukup signifikan. Pengembangan mobilitas terlihat di tempat-tempat seolah-olah pusat perdagangan dan tempat tamasya yang diperkirakan tumbuh empat komisi.

“Dengan diterapkannya pergub ini, masyarakat diharapkan bisa lebih disiplin protokol kesehatan. Karena jika tidak menjalankan protokol kesehatan dalam tempat keramaian tersebut dikhawatirkan hendak menjadi sumber penularan. Apalagi masa ini angka pemeriksaan belum kekar, ” ujar Iche.

Denda Rp100 Ribu di Tanah Datar

Dari Sumatra Barat, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Patokan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Berdasarkan Perbub Nomor 48 Tahun 2020 tersebut, warga yang tak memakai masker bisa didenda Rp100 ribu.

Kepala Satuan Pol PP dan Damkar Tanah Datar, Yusnen, mengatakan bahwa sanksi administratif berbentuk denda Rp100 ribu itu diberlakukan jika warga yang melanggar aturan kesehatan sudah dikenai sanksi kegiatan sosial.

Protokol kesehatan tubuh tersebut ialah mencuci tangan, melestarikan jarak fisik, menerapkan perilaku tumbuh bersih dan sehat, termasuk menggunakan masker.

“Warga dengan melanggar pada awalnya diberikan teguran lisan dan tertulis. Teguran itu berlaku 30 hari setelah perbup ditetapkan. Setelah itu, pelanggar dikenai sanksi kerja sosial membersihkan kemudahan umum selama dua jam dalam lokasi terjadinya pelanggaran. Jika mengulangi perbuatannya, pelanggar didenda Rp100 ribu. Jika tak membayar denda memutar lama tujuh hari, pelanggar tak mendapatkan pelayanan publik, ” ujarnya kepada CNNIndonesia. com , Rabu (9/9).

Dalam perbup itu, kata Yusnen, juga terdapat hukuman bagi pelaku usaha, pengelola, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan sarana umum. Mereka didenda Rp150 ribu. Apabila mereka tidak menyetor kompensasi dalam tujuh hari, operasional cara mereka dihentikan sementara. Jika itu masih melanggar, izin usaha mereka akan dicabut.

“Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, yang mampu didampingi unsur kepolisian dan TNI, ” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa perbup tersebut dikeluarkan pada 31 Agustus. Peraturan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi disosialisasikan hingga tiga minggu ke semua organisasi perangkat daerah, unit pemangku teknis, semua jajaran, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, pemerintah jorong/kampung, dan masjid serta musala.

(idz/adb/ain)

[Gambas:Video CNN]