Sekda Sebut Pemekaran Papua Daksina Bergantung Kemauan Warga

Jakarta, CNN Indonesia —

Penulis Daerah Provinsi  Papua Dance Yulian Flassy menyebut keputusan pemekaran Provinsi Papua Selatan bergantung pada keinginan masyarakat di selatan Daerah Papua.

Dance berkata Pemerintah Provinsi Papua belum mengambil sikap resmi terkait pemekaran Provinsi Papua. Akan tetapi, Pemprov Papua siap mengikuti kehendak kaum.

“Apakah masyarakat perlu? Ya kami status menyesuaikan saja, ” logat Dance saat dihubungi CNNIndonesia. com , Kamis (17/6).


Dance enggan bicara pemekaran Daerah Papua Selatan dari aspek politik. Ia hanya mau berbicara dari segi pelayanan publik.

Menurut Dance, pemekaran wilayah bakal berdampak baik bagi bangsa. Pemekaran, ucapnya, bisa memudahkan masyarakat mendapat pelayanan daripada pemerintah.

“Ada istilah dalam administrasi span of control , rentang kendali kami  perpendek untuk  pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, pelayanan ekonomi, ” ujarnya.

Dance menyampaikan pemekaran Papua Daksina juga bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, Nusantara masih menerapkan moratorium pelebaran sejak 2014.

“Moratorium selalu belum dicabut pemerintah membentuk. Kami ikut saja dengan negara arahkan, kita menimbrung, ” tuturnya.

Sebelumnya, usulan pemekaran Daerah Papua Selatan muncul menyambut perpanjangan otonomi khusus Papua. Empat orang bupati pada daerah selatan Papua mendeklarasikan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Kemendagri mengatakan belum ada pembahasan soal rencana itu. Kemendagri sedang berfokus pada revisi UNDANG-UNDANG Otsus. Sejak moratorium diterapkan pada 2014 hingga simpulan 2020, sudah ada 314 usulan pemekaran daerah dengan telah diterima Kemendagri.

(dhf/sfr)

[Gambas:Video CNN]