RS Disebut Terancam Kolaps Jika Pilkada Tetap Digelar

Jakarta, CNN Indonesia —

Risiko rumah sakit kelebihan beban hingga kolaps disebut bisa terjadi kalau pemerintah tetap menggelar pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu disampaikan gabungan warga pro-transparansi dan akurasi data penyebaran virus corona ( Covid-19 ) atau LaporCovid-19 pada Minggu (6/12).

“Pemerintah hendaknya langgeng menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi Covid-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus Covid-19 baru, membaiknya testing , kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien Covid-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita, ” bunyi penjelasan koalisi LaporCovid-19.


Gelaran pilkada serentak menimbulkan polemik lantaran diselenggarakan ketika Nusantara masih mencatat rekor harian urusan virus corona setiap harinya.

Pemerintah tetap menggelar hajatan politik tersebut meski sejumlah bagian telah mewanti-wanti risiko penularan bahkan klaster Covid-19 baru usai pilkada.

Koalisi LaporCovid-19 mengatakan dengan laju penularan yang masih tinggi, pilkada yang diselenggarakan di 270 daerah secara serentak dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala epidemi.

Kasus yang luhur, kata koalisi itu, diperparah dengan cakupan pemeriksaan yang rendah serta jumlah alat tes PCR dengan masih minim.

Bersandarkan data yang dikumpulkan para relawan koalisi LaporCovid-19, hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif corona yang tinggi dengan total kasus aktif sebanyak 43. 377 orang.

Dari data tersebut, terdapat pula 21 wilayah yang mempunyai lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten mempunyai lebih dari 100 kasus tentu aktif.

“Angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik janji yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable . Jika merujuk pada petunjuk pencatatan kematian Covid-19 dari WHO, total jumlah kematian yang tersedia di 270 kabupaten/kota pilkada menyentuh 12. 945 orang, ” tulis koalisi LaporCOVID-19.

Lebih lanjut, kelompok masyarakat sipil itu menganggap keputusan DPR, pemerintah, & penyelenggara pemilu untuk tetap melakukan pilkada nanti menjadi bukti kalau pemerintah abai dengan kesehatan serta keselamatan jiwa masyarakat.

(rds/fea)

[Gambas:Video CNN]