Rancangan Kredit Bunga 0 Persen untuk Korban PHK-Ibu Rumah Tangga

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah tengah menggodok skema kredit super mikro buat usaha produktif korban Pemutusan Ikatan Kerja ( PHK ) dan ibu rumah nikah .

Utusan Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memaparkan skema baru ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada Senin (3/8) lalu.

“Komite menindaklanjuti arahan kepala (Jokowi) dari ratas dengan menciptakan skema untuk pekerja kena PHK dan ibu rumah tangga yang usaha secara mikro, ” perkataan Iskandar dalam paparannya, Kamis (13/8).


Iskandar menerangkan, dalam usulan saat ini, pemerintah akan menanggung bunga nama super mikro sebesar 19 upah hingga Desember 2020.

“19 persen itu termasuk penjaminan 2, 5 persen, 70 komisi coverage ratio dari pemerintah dan sisanya 30 persen bank, ” ujarnya.

Artinya, suku kembang kredit yang diterima debitur adalah nol persen hingga akhir tahun.

Namun, setelah 2020, peminjam akan dikenakan suku bunga 6 persen atau setara suku bunga KUR.

“Saat suku bunga enam persen, pemerintah beri subsidi bunga 13 persen, ” jelasnya.

Adapun batasan kredit suntuk Rp10 juta. Debitur juga tak perlu menyiapkan agunan.

Lama usaha calon penerima KUR super mikro tidak dibatasi tetapi minimal 6 bulan.

Sesuai estimasi perbankan, rata-rata besaran kredit yang diajukan nasabah berpindah Rp4 juta.

[Gambas:Video CNN]

Secara asumsi tersebut, pemerintah menargetkan sanggup menyalurkan kredit ke 3 juta debitur yang belum pernah menyambut KUR.

“Plafonnya Rp13 triliun, ” ujar Iskandar.

(uli/sfr)