PTUN Perintahkan Anies Perpanjang Izin Reklamasi Pulau G

Jakarta, CNN Indonesia — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta mengabulkan permohonan gugatan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. Hakim memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

“Mewajibkan pada termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019, ” bunyi putusan majelis hakim PTUN Jakarta sebagaimana dikutip dari laman PTUN Jakarta, Rabu (13/5).

Putusan tersebut dibacakan Kepala Majelis Hakim Muhammad Ilham dalam 30 April 2020. Ia didampingi dua hakim anggota, Roni Erry Saputro dan Indah Mayasari.

Adapun gugatan didaftarkan oleh PT Muara Wisesa Samudra meniti kuasa hukumnya, Sarjana Putra Purnadi pada 16 Maret 2020 secara Nomor Perkara 4/P/FP/2020/PTUN. JKT.
Satu diantara gugatan yang diajukan yakni, ihwal surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal Perpanjangan Persetujuan Reklamasi Pantai Bersama terkait Kesimpulan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Kerelaan Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Pada PT Muara Wisesa Samudra.

Selain itu, mereka juga menggugat agar Anies segera menerbitkan Sambungan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Tanah G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Pada tahun 2018 Anies mencabut izin order 13 dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Izin reklamasi dicabut karena para pengembang tak melaksanakan kewajiban mereka.

Sementara itu, empat pulau reklamasi yang tidak dicabut izinnya yaitu Pulau C, D, G, serta N. Pasalnya, pembangunan di empat pulau itu sudah berjalan.  

Empat pulau reklamasi yang izinnya tak dicabut itu juga tercantum dalam Peraturan Pemimpin Nomor 60 Tahun 2020 Mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020.

Pada Pasal 81 ayat 2 kebijakan tersebut disampaikan bahwa Zona B8 terdiri atas:
a. wilayah peruntukan permukiman dan fasilitasnya;
b. kawasan peruntukan perdagangan & jasa;
c. kawasan penyediaan industri dan pergudangan;
d. kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik; dan/atau
e. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.

Kemudian di ayat 3 dijelaskan bahwa Zona B8 adalah lahan pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, G, dan N.

(dma/ugo)

[Gambas:Video CNN]