PGI Respons Polemik RUU HIP: UNDANG-UNDANG untuk Perkuat BPIP Dibutuhkan

Jakarta, CNN Indonesia —

Persekutuan Gereja-Gereja di Nusantara ( PGI ) menyatakan regulasi yang fokus memperkuat posisi dan tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) dibutuhkan saat ini.

Pandangan  itu disampaikan PGI dalam ‘Pernyataan Sikap PGI terkait Polemik RUU HIP’ yang diteken oleh Ketua Umum PGI Gomar Gultom dan Sekretaris Jenderal PGI Jacklevyn Manuputty pada Kamis (2/7).

Menurutnya, regulasi yang dilahirkan tidak boleh memberikan ruang penafsiran ulang sila-sila Pancasila yang keutuhannya selama tersebut telah diterima sebagai ideologi bangsa yang bersifat final.


“Terkait polemik penyusunan RUU HIP, PGI berpendapat yang dibutuhkan masa ini adalah sebuah UU dengan difokuskan untuk memperkuat posisi dan tanggung jawab BPIP terhadap pembinaan implementasi Pancasila dalam perilaku bersusila berbangsa dan bernegara, ” logat PGI dalam pernyataan sikapnya tersebut.

Berangkat dari itu, PGI mengapresiasi keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP saat tersebut. Selama masa penundaan ini, PGI meminta pemerintah dan parlemen membina daftar masalah dengan mendengar bukti dari berbagai elemen masyarakat.

“PGI mendukung sepenuhnya mekanisme konstitusional yang dikelola secara kredibel dan transparan oleh pemerintah dan parlemen untuk menyikapi berbagai data dan pertimbangan publik terhadap perkara ini, ” ucap PGI.

PGI pun mengimbau bangsa tetap tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Massa pengunjuk rasa tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menggelar salat Zuhur di depan gerbang area kompleks MPR/DPR, Rabu (24/6). Massa  aksi menolak  RUU Haluan Pancasila (HIP) di depan gerbang kompleks MPR/DPR, Rabu (24/6).   (CNN Indonesia/ Thohirin)

PGI meminta berbagai pendirian dan tanggapan terhadap polemik perumusan RUU HIP disampaikan secara terhormat dalam koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sambil mewaspadai upaya-upaya pihak tertentu yang hendak mempolitisasi polemik RUU HIP untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

RUU HIP menjelma polemik karena ditolak sejumlah pihak, termasuk ormas Islam. Bahkan, MUI mengeluarkan maklumat pada Jumat (12/6) untuk menolak RUU HIP sebab dinilai mendegradasi Pancasila dengan rencana Trisila dan Ekasila.

Aksi unjuk rasa pun digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6). Sejumlah ormas Islam ikut serta dalam aksi itu, serupa Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212. Itu menuntut pembahasan RUU HIP dihentikan.

Namun, purnawirawan TNI-Polri yang dipimpin Wakil Presiden keenam RI, Try Sutrisno, meminta RUU HIP diubah menjadi RUU PIP. Ia mengatakan para purnawirawan tak sepakat jika kata ‘haluan’ menjelma nama RUU tersebut karena bakal memunculkan kesan mengatur Pancasila di dalam sebuah regulasi.

“Kedatangan kami kemari untuk memberikan masukan pandangan bahwa RUU itu kami harapkan sudah harus diganti, tertib nomenklaturnya, judulnya, maupun isinya. Karena kalau judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi, ” kata Try usai menemui para arahan MPRI RI di Kompleks Dewan perwakilan rakyat, Jakarta, Kamis (2/7).

Ketua MPR Jelas Soesatyo yang menerima para pensiunan menyatakan sepakat dengan usulan tersebut. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan pihaknya tak meluluskan jika Pancasila diatur dalam suatu undang-undang.

“Bahwa tak sepatutnya Pancasila masuk dalam peraturan. Jadi itu segaris dan saya meresponsnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa dengan diusulkan dan disampaikan para pensiunan, ” kata Bamsoet.

Sebelumnya, usul perubahan nomenklatur RUU HIP menjadi RUU PIP sudah disampaikan Wakil Ketua MPR daripada Fraksi PDIP Ahmad Basarah. Dia mengusulkan langkah tersebut untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan tanda RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP), ” kata Basarah lewat keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

(mts/pmg)

[Gambas:Video CNN]