Perpres Ranham, NasDem Singgung Keinginan Jokowi Soal HAM Mengandung

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Kelompok NasDem , Taufik Basari, mengingatkan Presiden Joko Widodo  bahwa penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu adalah janji politik yang sudah disampaikan Jokowi sejak 2014.

Taufik mengantarkan itu untuk merespons Peraturan Presiden tentang Rencana Laku Nasional HAM (Perpres RANHAM) 2021-2025 yang baru diterbitkan oleh Jokowi tapi tidak menyinggung soal penanganan pelanggaran HAM berat masa cerai-berai.

Menurut Taufik, penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat zaman lalu merupakan janji politik yang tertuang secara terang di dalam agenda prioritas Jokowi, Nawacita.


“Tetapi saya mau mengingatkan bahwa penuntasan pengingkaran berat HAM masa morat-marit merupakan janji politik Pemimpin Jokowi sejak periode pertama yang tertuang secara eksplisit dalam Nawacita, ” logat Taufik kepada CNNIndonesia. com, Senin (21/6).

Taufik mengatakan bahwa ketentuan politik Jokowi soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih memerlukan langkah konkret. Pasalnya, ia menilai janji politik itu belum terlaksana hingga keadaan ini.

“Hingga sekarang janji politik itu belum terlaksana karena tersebut Presiden perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan syarat politik tersebut, ” perkataan dia.

Taufik belum mau berbicara lebih jauh soal Perpres RANHAM 2021-2025 yang baru diterbitkan oleh Jokowi yang tak menyinggung kasus HAM berat. Ia mengaku ingin memahami regulasi tersebut lebih dahulu.

Sebelumnya, Perpres RANHAM 2021-2025 yang baru diterbitkan oleh Jokowi tak menyinggung perkara penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1, Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Dasar Aksi Nasional Hak Dasar Manusia (RANHAM) 2021-2025 itu merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis untuk sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam Indonesia.

Di dalam Perpres itu, aksi PEDOMAN dalam RANHAM harus dijalankan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, & pemda dalam menyusun, merancangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Ulah HAM, ” demikian nada Pasal 2 ayat 2(a) Perpres tersebut, sebagaimana dikutip Senin (21/6).

Berdasarkan penelusuran, baik pada bagian utama Perpres maupun dua lampirannya, tak tercantum rencana penanganan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu; hal yang berulangkali dijanjikan Presiden di masa kampanye dan masa jabatannya.

Kata “pelanggaran HAM” hanya ditemukan dua kali pada Lampiran I terkait salah satu kelompok sasaran Perpres, yaitu Kelompok Masyarakat Adat.

“Dasar pemikiran kalau hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Grup Masyarakat Adat dan pengingkaran hak atas lahan Gabungan Masyarakat Adat masih kerap terjadi, ” demikian bunyi petikan lampiran I tersebut.

Sisanya, cuma soal capaian penanganan peristiwa. “Adanya upaya penanganan perkiraan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. ”

Secara substansi, Perpres RANHAM 2021-2025 itu tak beda dengan Perpres RANHAM 2015-2019.

(mts/bmw)

[Gambas:Video CNN]