Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi RAPBN 2021

Jakarta, CNN Nusantara —

Pemerintah & Komisi XI telah menyepakati perkiraan makro dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2021. Hasil pembahasan ini bakal dilanjutkan ke  rapat paripurna sebelum disahkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2021.

“Proyeksi anggapan makro RAPBN 2021 sebagai cetakan penyusunan APBN 2021, ” ujar Ketua Komisi XI Dewan Cabang Rakyat (DPR) Dito Ganinduto, Senin (22/6).

Dalam persetujuannya, pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi di angka 4, 5 persen-5, 5 persen dan inflasi sebesar 2, 0 persen-4, 0 tip. Kemudian, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13. 700-Rp14. 900 per dolar Amerika Serikat (AS).


Gajah Keuangan Sri Mulyani mengatakan sangkaan nilai tukar rupiah menggunakan pemisah bawah yang diproyeksi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan batas atas menggunakan asumsi pemerintah.

“Rupiah ikut BI kalau dapat batas atasnya BI samakan secara batas atas pemerintah Rp14. 900 per dolar AS, di BI Rp14. 300 jadi Rp13. 700-14. 900 per dolar AS, ” katanya.

Sementara itu, tingkat bunga Surat Berharga Negeri (SBN) 10 tahun sebesar enam, 29 persen-8, 29 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan patokan SBN tenor 10 tahun pertama kali digunakan dalam menyusun anggaran negara. Sebelumnya, pemerintah selalu menggunakan asumsi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan.

“Secara dokumentasi nanti aku hanya mengingatkan pemerintah, nanti zaman presiden membacakan pada nota keuangan, yang kita bicarakan kita sudah tidak berpatokan pada SPN 3 bulan. Kita sudah menggunakan pengumpulan baru dan ini sejarah pokok kita menggunakan tenor 10 tarikh untuk periode ini dan mudah-mudahan secara konsisten bisa kita gunakan untuk periode mendatang, ” katanya.

Selain asumsi dasar makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah bahan pembangunan. Meliputi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni 7, 7 persen-9, 1 persen. Lalu, tingkat kekurangan 9, 2 persen-9, 7 obat jerih.

Menyusul tingkat kesenjangan yang tercermin dalam yang terlihat dari gini rasio di mengencangkan 0, 377-0, 379 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72, 78-72, 95.

Pemerintah dan DPR juga memasukkan Poin Tukar Petani (NTP) dan Poin Tukar Nelayan (NTN) dalam parameter pembangunan. NTP ditetapkan sebesar 102-104, serupa NTN juga ditetapkan pada rentang 102-104.

Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan NTP dan NTN seharusnya bisa didorong menjadi salah satu motor penggerak ekonomi saat pandemi Covid-19. Bukan menyesuaikan dengan RPJMN.

“RPJMN itu sebelum Covid-19, padahal pertanian dan perikanan jadi kesempatan anyar setelah Covid-19, jadi harus didorong, jadi saya maunya NTP 114. NTN juga lebih tinggi sebab kami ingin dorong orang mendalam ke sektor pertanian, ” katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sisi petani atau nelayan tapi juga kemampuan konsumen. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebijakan lupa satunya kebijakan subsidi yang kudu disiapkan pemerintah.

“kebijakan sektor pertanian, subsidi apakah hendak dinaikkan. Lalu, kalau NTP terbang harga beras pasti naik, lalu inflasi tidak mungkin di 2, 0 persen-4, 0 persen, oleh sebab itu semua ada tik toknya (pengaruhnya), ” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)