PAN Ingatkan Potensi Tumpangan Kebijakan Imbas Pilkada 2024

Jakarta, CNN Nusantara —

Pengamalan Pilkada serentak 2024 mau berdampak pada 272 kawasan yang kepala daerahnya hendak dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, sebanyak 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 171  kepala daerah akan mengakhiri era jabatannya pada 2023.

Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan jumlah Plt  kepala daerah sebanyak tersebut tak boleh memunculkan titipan politik, yakni Plt  dengan berasal dari parpol. Bagian Komisi II DPR MENODAI Fraksi PAN Guspardi Gaus  mengatakan para Plt diharapkan benar-benar dari aparatur biasa negara (ASN) seperti diatur dalam perundang-undangan.

“Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN, ” sirih Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9).


Guspardi meminta Menteri Dalam Jati (Mendagri) menunjuk Plt kepala daerah yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas.

Untuk pengangkatan Plt Gubernur, Kemendagri akan mengajukan ke Presiden Joko Widodo. Kemudian, Presiden Jokowi yang pada akhirnya menentukan.

Sementara, untuk Plt Bupati/Wali Kota biasanya ditunjuk dari pejabat pimpinan pratama di lingkungan provinsi.

Prosesnya, Kemendagri menyambut usulan gubernur, kemudian hendak ditelusuri kembali rekam alur calon ini, agar tak terjadi potensi konflik relevansi.

“Jangan tersedia tumpangan politik dari golongan manapun. Sehingga dia berfungsi profesional dan ASN dengan ditunjuk itu tidak dapat digiring ke partai manapun, ” tuturnya.

Ia juga mengingatkan supaya Plt kepala daerah yang nanti menjabat bisa membekukan diri dari godaan-godaan politik. Guspardi berharap mereka bisa menjaga integritas dan kredibilitasnya.

“Kita harapkan integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas perlu dipertahankan walaupun godaan-godaan sebab kepentingan politik ataupun hajat golongan itu pasti tersedia, itu yang harus dihindari, ”  ujar  Guspardi.

Sebelumnya, pada introduksi 2021 sempat berembus wacana merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Umum dan UU Cetakan 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sempat muncul rencana revisi UU tersebut yang mengatur tentang rencana pilkada serentak selanjutnya yakni dalam 2022 dan 2023.

Hal tersebut tak seperti ketentuan dalam regulasi sebelumnya, di mana pilkada serentak digelar 2024 berbenturan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala.

Pada kesudahannya wacana itu batal terealisasi setelah Istana Kepresidenan mengatup pintu untuk merevisi dua aturan tersebut. Menteri Carik Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UNDANG-UNDANG Pilkada.

(dmi/sur)

[Gambas:Video CNN]