Nagara Institute: Ada 124 Calon Terkait Dinasti di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia —

Nagara Institute  menyampaikan ada  124 calon kepala daerah  peserta  Pilkada  Serentak 2020   yang  termasuk bagian  dinasti politik . Golkar ,   PDIP  dan  Nasdem  merupakan partai  politik  yang  paling  banyak mengusung calon kepala daerah dari dinasti  politik.

“Muncul  124  kandidat itu [dinasti politik]. Data yang kemudian kita munculkan ini orang-orang dengan sudah dipastikan akan berkontestasi di Pilkada 2020, ” kata pengkaji Nagara Institute, Febriansyah Ramadhan menggunakan konferensi video, Senin (12/10).

Rinciannya, sebanyak 57 kandidat adalah calon tumenggung, 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota, 8 calon wakil walikota, 5 calon gubernur  dan  4 calon  wakil gubernur.


Jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 kandidat laki-laki  dan  57 kandidat perempuan. Dari segenap kandidat perempuan, 29 orang antara lain adalah istri kepala daerah sebelumnya.

Dari  124  kandidat  dinasti  politik, 102 orang di antaranya tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sedangkan 22 orang merupakan petahana yang mencalonkan diri balik.

Nagara Institute juga menjabarkan partai  paling  banyak mengetengahkan calon kepala daerah  dinasti  politik. Paling  tinggi  adalah  Golkar  dengan 12, 9 persen, lalu  PDIP  dengan 12, 4 persen  dan  Nasdem  dengan 10, 1 komisi.

Jika dihitung berdasarkan parpol yang  paling  banyak mengusung calon kepala daerah non-kader,   Nasdem  menempati status pertama dengan 13, 1 upah,   PDIP  11, 7 persen  dan  Hanura 9, 7 persen.

Dinasti  Politik  Naik Terus

Jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, Nagara Institute menemukan jumlah kandidat  dinasti  politik  terus meningkat, terlebih setelah putusan MK 33/PUU-XIII/2015 yang menghalalkan  dinasti  politik.

Pada 2005-2014 terdapat 59 kandidat dinasti kebijakan. Setelah putusan MK keluar dalam tahun 2015, angka  dinasti  politik  pada Pilkada 2015, 2017, 2018 naik menjadi 86 orang pengikut.

Dari hasil penelitian tersebut, Nagara Institute menyimpulkan partai  politik  belum berhasil melakukan kegiatan rekrutmen dalam pemilihan umum, khususnya pada praktek Pilkada 2020.

“Kami buktikan pemilihan yang disampaikan kepada anak buah itu pilkada berjenjang. Pertama dipilih partai, baru rakyat disajikan hasil pilihan partai. Jadi ada pemilihan pertama, ” kata Febri.

Ia juga menyebut  dinasti  politik  adalah masalah turunan lantaran oligarki. Sehingga pihaknya mendorong pemerintah hanya mengizinkan partai mengusung kadernya yang sudah bergabung  paling  kurang 5 tahun melalui revisi UU Partai  Politik.

(fey/pmg)

[Gambas:Video CNN]