Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan soal New Normal

Jakarta, CNN Nusantara — Ketua Umum Pimpinan Sentral Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah transparan soal kebijakan tatanan kehidupan segar atau new normal di tengah pandemi virus corona   (covid-19).

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan tentang kebijakan tersebut agar masyarakat tak kebingungan.

“Perlu ada penjelasan dari negeri tentang new normal, jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing, ” ujar Haedar dikutip dari maklumat resmi di situs Muhammadiyah, Kamis (28/5).

Haedar menyuarakan, pemerintah perlu mengkaji dengan saksama dan menjelaskan secara transparan terkait dasar kebijakan new normal daripada aspek kondisi penularan covid-19 pada Indonesia saat ini.
Bersandarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Kesusahan (BNPB), pandemi covid-19 di Indonesia saat ini masih belum mampu diatasi. Namun, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Akibatnya, kata dia, pegari persepsi di masyarakat bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat.

“Apakah seluruh sudah dikaji secara valid serta seksama dari para ahli epidemiologi? Penyelamatan ekonomi memang penting, namun yang tidak kalah penting kesejahteraan jiwa masyarakat ketika wabah covid-19 belum pasti penurunannya, ” benar Haedar.

Selain tersebut, lanjut dia, pemerintah juga kudu menjelaskan maksud dan tujuan new normal serta konsekuensi terhadap sistem yang berlaku, khususnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) & berbagai layanan publik.

Sejumlah daerah di Indonesia diketahui masih menerapkan PSBB dan berbagai layanan publik pun ditutup sementara. Sementara kebijakan new normal tersebut dianggap bertentangan dengan pelaksanaan PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat.

“Pemerintah juga perlu membaca jaminan daerah yang dinyatakan tenang atau zona hijau untuk diberlakukan new normal, ” tuturnya.

“Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu punya kesahihan kuat untuk ambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang penuh. Dengan demikian akan sepenuhnya kepalang jawab atas segala konsekuensi dibanding kebijakan new normal, ” ucap Haedar menambahkan.

Di sisi lain, Haedar juga menyoroti daya ketegangan antara aparat dengan warga terkait kebijakan pemerintah yang tak konsisten. Salah satunya terkait kepala dan tempat perbelanjaan yang berangkat dibuka, namun masjid dan wadah ibadah lainnya ditutup.

“Hal ini potensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten melaksanakan ibadah di rumah demi mencegah meluasnya wabah covid-19, ” ujarnya.

Pemerintah diketahui mulai menggaungkan penerapan new normal di sebanyak sektor. Presiden Joko Widodo sendiri telah memantau standar penerapan new normal di stasiun MRT Putaran HI dan Mal Summarecon Bekasi beberapa waktu lalu.

Ia juga menerjunkan ribuan awak TNI/Polri untuk berjaga di sebesar titik keramaian di 4 daerah dan 25 kabupaten/kota yang dianggap siap menerapkan new normal. (psp/ain)

[Gambas:Video CNN]