KPK Pertimbangkan Tunda Proses Hukum Pengikut Pilkada

Jakarta, CNN Nusantara —

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masih mengingat untuk menunda proses hukum kepada pasangan calon (paslon) kepala wilayah yang akan berlaga  pada  Pilkada Serentak 2020 .

Kebijakan  menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020  sebelumnya telah diterapkan oleh Polri.

“Kami memahami pertimbangan penundaan proses dasar bagi peserta pilkada agar jalan hukum tidak disalahgunakan pada hajat politis. KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu apakah diperlukan atau tidak, ” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masa dikonfirmasi, Sabtu (5/9).


Menurut dia, di setiap kasus yang ditangani oleh KPK telah ditentukan sesuai dengan SOP, sehingga tidak mungkin seseorang sanggup ditersangkakan maupun ditahan, kecuali menutup syarat dan prosedur yang betul ketat.

“Tidak bakal intervensi oleh tekanan, desakan jelas politik dalam masa pilkada itu. Malah sebaliknya, jangan sampai cara politik yang biaya dan keterlibatan masyarakatnya tinggi, namun tidak mengungkapkan semua sisi dari para calon agar pilkada 2020 ini bisa menemukan pemimpin daerah yang berintegritas, “ucap dia.

Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz sebelumnya memerintahkan kepolisian se-Indonesia untuk memurukkan proses penegakan hukum di tahap penyelidikan atau penyidikan terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada Sewaktu 2020.

Instruksi itu tertuang dalam Tulisan telegram bernomor ST/2544/VIII/RES. 1. 24. /2020  per tanggal 31 Agustus 2020 yang diteken Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri.  

Telegram itu mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum.

“Ya betul [penerbitan telegram]. Paslon yang medium bermasalah hukum kalau polisi kerjakan pemeriksaan bisa di tuduh tak netral. Itu yang kita hindari, ” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Jika merujuk pada telegram itu, penundaan proses hukum kepada peserta Pilkada nantinya akan dilanjutkan balik setelah tahapan Pilkada Serentak 2020 berakhir. 


(yoa/eks)

[Gambas:Video CNN]