Komnas HAM: Aduan Warga soal Kegiatan Represif Polisi Naik

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Nasional Hak Asasi Bani adam ( Komnas HAM ) mencatat jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang aparat Polri, mulai daripada masalah administrasi hingga kekerasan menyusun pada tahun ini.

“Banyak sekali pengaduan dari kelompok soal kepolisian ini, yang merentang persoalannya mulai dari problem administratif, penyelidikan, penyidikan sampai problem terjadinya penyalahgunaan senjata api dan kekerasan di lapangan, ” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab dalam diskusi daring, Jumat (28/8).

Namun, Amiruddin tak merinci bagian besaran pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut. Ia hanya mengecap aduan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai peduli dan berani memperjuangkan haknya.


“Masyarakat mulai melihat bahwa kinerja penjaga sangat erat berkaitan dengan perkembangan diri. Mereka yang dulu tidak terlalu banyak diajukan, sekarang terlalu banyak berkembang, ” ujarnya.

Amiruddin mengatakan Komnas HAM menerima lebih dari 2 ribu dakwaan setiap tahunnya. Kasus-kasus yang diadukan beragam, baik dari segi permasalahan hingga pengadu yang datang sebab sejumlah daerah di Tanah Minuman.

Selain itu, mayoritas aduan tersebut serupa memiliki korelasi terhadap kasus dalam wilayahnya masing-masing. Seperti pengaduan sejak Sumatera yang kerap berhubungan dengan konflik agraria atau sengketa lahan.

Kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang kerap berhubungan dengan konflik wilayah perkebunan serta investasi besar-besaran sejumlah perusahaan.

Untuk pengaduan masyarakat pada Pulau Jawa, Amiruddin mengatakan urusan terfokus pada kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat serta dirasa merugikan masyarakat kecil.

Menurut Amiruddin, konflik yang berhubungan dengan masalah intoleransi serupa masih menjadi materi aduan umum.

“Yang sedikit jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi begitu dia muncul jadi problem nasional, mendapat perhatian semua orang & langsung pelik problemnya, ” katanya.

Di kesempatan itu, Amiruddin merespons interpretasi Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing beberapa waktu lalu. Ia mengaku telah mengadvokasi masalah konflik di Daerah Adat Kinipan sejak lama.

“Ada tim yang hendak kita kirim ke Kalimantan Sedang, untuk langsung juga advokasi kepada masyarakat, mudah-mudahan semua bisa berlaku lancar nanti dengan protokol kesehatan Covid-19, ” ujarnya.

(khr/fra)

[Gambas:Video CNN]