Kepala Daerah Bodebek Kirim Lagi Surat ke Menhub soal KRL

Jakarta, CNN Indonesia — Besar daerah dari Bogor, Depok  dan Bekasi (Bodebek), Jawa Barat, sepakat segera mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan mengusulkan dua opsi operasional layanan kereta rel listrik  ( KRL ).

Wali Kota Enau, Bima Arya Sugiarto  mengatakan hal itu di Kota Bogor sesudah mengikuti rapat koordinasi virtual lima kepala daerah di Bodebek  pada Selasa.

Rapat harmonisasi virtual lima kepala daerah di Bodebek  diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Praja Depok Mohammad Idris, Wali Tanah air Bekasi Rahmat Effendi,   beserta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.



Rapat koordinasi dilakukan menyusul ditemukan tiga penumpang KRL yang positif Covid-19   dari hasil tes swab secara acak kepada 325 orang penumpang dan aparat KRL di Stasiun Bogor di Senin (27/4).

“Semua kepala daerah sepakat untuk segera mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan, ” kata Bima Arya seperti dikutip dari Antara .

“Pada rapat harmonisasi tadi, ada banyak rekomendasi, tapi kami kerucutkan menjadi dua alternatif rekomendasi ke Kementerian Perhubungan, ” imbuhnya.

Bima Arya berserakan membeberkan dua opsi rekomendasi tersebut.   Pertama, meminta Kementerian Relasi menghentikan sementara pelayanan KRL serta Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi secara instansi delapan sektor yang dikecualikan pada penerapan PSBB untuk menyimpan layanan transportasi antar-jemput pegawainya.

Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat.

Aturan lebih ketat dengan dimaksudkan adalah adanya penambahan gerbong KRL, pengaturan kembali jam operasional KRL, yakni ditambah lagi jamnya. Ada layanan transportasi alternatif buat antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.

“Ada seleksi lebih ketat kepada orang-orang yang masuk ke tumpuan, misalnya, dengan menunjukan surat perintah dari perusahaan. Jadi, kalau tersedia yang hanya ingin sekedar berperan tidak bisa, ” katanya.

Bima menambahkan, surat usulan rekomendasi tersebut sedang disusun untuk ditandatangani lima kepala daerah. Bima mengatakan surat itu dikirimkan hari ini, Rabu (6/5) ke negeri pusat melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Bima mengatakan surat usulan rekomendasi itu akan dilampiri hasil tes swab terhadap 325 orang di Tumpuan Bogor pada Senin (27/4) & hasil tes swab di Tumpuan Bekasi yang berlangsung kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto memberi keterangan kepada media terkait komitmen partainya untuk berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Jakarta, 4 Mei 2019. Wali Kota Bogor Bima  Arya  Sugiarto. (CNNIndonesia/Hesti Rika)

Sebelumnya, di Bandung, Ridwan Kamil menyatakan meminta PT KCI untuk mengurai kepadatan KRL Jabodetabek setelah didapati ada penumpang yang positif corona dari buatan tes swab di Stasiun Bogor.

Ridwan  Kamil mengaku telah menyampaikan informasi kepada Kementerian Perhubungan tentang tiga penumpang KRL positif virus corona berdasarkan hasil tes swab di Stasiun Bogor.

“Kalau KRL tidak bisa diberhentikan, tolong pastikan dengan penjagaan ketat  physical distancing -nya, ” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Rangkai Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan pihaknya membawa satu orang positif virus corona ke rumah sakit punca dan dua orang lainnya untuk isolasi mandiri.

“Sudah ditindaklanjuti yang ketiga itu. Tersedia yang dirujuk ke RS Persahabatan karena kebetulan sudah usia sendat dan penyakit lain. Dan yang lainnya itu kita minta untuk isolasi mandiri, ” kata Berli.

Untuk diketahui, Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang legal bagi semua kabupaten/kota selama 6-19 Mei 2020. Ini seiring secara Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas aspirasi bupati/wali kota buat PSBB level provinsi pada satu Mei 2020.

Sebelumnya, sudah ada 10 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni di kawasan Bodebek (Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang). PSBB Bodebek telah diperpanjang hingga 12 Mei, sementara PSBB Bandung Raya berakhir 5 Mei.

Dengan keputusan pemberlakuan  PSBB Jabar, PSBB Bodebek dan Bandung Raya pun mengikuti masa terpanjang PSBB Provinsi Jawa Barat. (Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]