Kemenkes: Konser Pilkada Harus Seizin Satgas Covid-19 Daerah

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) menegaskan perizinan konser musik pilkada yang diinisiasi oleh Persen Pemilihan Umum ( KPU ) tidak dapat terlaksana bila tidak menyabet izin dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 tiap daerah.

“Serahkan ke Satgas daerah, Bercakap-cakap jelas [KPU harus berkonsultasi]. Izin seluruh itu kan ada di kawasan, karena tidak mungkin pusat ngurusi satu-satu, karena ini kan telah otonomi daerah, ” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto saat dihubungi CNNIndonesia . com , Kamis (17/9).

Yuri pun turut merespons Sistem KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Tengah Bencana Non Alam Virus Corona. Dalam beleid itu, KPU menyetujui aktivitas kampanye yang turut membawa massa dari mulai kegiatan kebudayaan seperti konser musik, bazar hingga jalan santai.


Menurutnya, PKPU itu sah-sah saja diterbitkan, sebab pada alhasil segala perizinan pelaksanaannya harus mencuaikan kewenangan Satgas covid-19 daerah.

“Peraturan itu kan ijmal, pelaksanaan itu kan izin wilayah. Semua daerah kan ada satgasnya, kalau izin keramaian kan selalu izin polisi di daerah, kerelaan satgas, pasti ke daerah membentuk, ” jelas Yuri.

“Ya kalau melanggar tinggal semprit saja, ” imbuhnya.

Kendati demikian, Kemenkes tetap melarang aktivitas yang dapat menghadirkan kawula di tengah pandemi seperti era ini. Menurutnya, Satgas Covid-19 dalam level daerah seharusnya secara otomatis menolak perizinan acara-cara yang berpotensi mengundang banyak orang di kepala lokasi.

“Tidak dapat keramaian. Ya kalau satgasnya tidak ngerti ya kebangetan, ” tuturnya.

Yuri pun menegaskan, bilamana terdapat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon dan tim kampanyenya, maka Satgas daerah memiliki kewenangan secara penuh untuk membubarkan acara itu.

“Iya bisa membubarkan, ” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ganjaran Bagja mengatakan hal serupa. Bagja menilai satgas punya kewenangan mencoret acara yang berpotensi menimbulkan gerombolan saat pandemi.

Ia menyarankan satgas untuk menghalangi konser selama pilkada.

“Sesuai dengan permintaan Satgas Covid pada daerah masing-masing atau pusat seluruh konser ditiadakan. Menurut saya mampu semua seperti itu kalau bersetuju serius, ” kata Bagja pada diskusi daring, Kamis (17/9).

Dia juga menyayangkan KPU tak membahas kerelaan konser musik saat aturan masih berupa rancangan. Bagja turut siap dalam rapat bersama KPU, DPR, dan pemerintah membahas revisi PKPU 6/2020 menjadi PKPU 10/2020, Senin (24/8).

“Rapat ijmal kan boleh misalnya bentuk pementasan itu disebutkan. Akan tetapi, apakah tidak boleh ada penyimpangan (protokol Covid-19)? Pertanyaan itu belum siap di RDP (rapat dengar pendapat), ” katanya.

Dia berharap ada perbaikan aturan dibanding KPU soal konser musik pada tengah pandemi. Selain itu, dia juga berharap ada langkah tegas dari satgas untuk mencegah lapik tersebut.

“Karena pasti akan terjadi kerumunan nantinya, ” tuturnya.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dengan mengatur tahapan kampanye pilkada selama pandemi Covid-19. Beleid itu sempat menimbulkan polemik, sebab tujuh jenis kampanye di pasal 63 bagian (1) mengatur beberapa perizinan mengenai aktivitas yang menimbulkan massa.

Namun, KPU sendiri serupa telah mengatur terkait substansi kampanye rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Salah satunya yaitu dengan membatasi jumlah peserta dengan hadir dalam kampanye rapat ijmal paling banyak 100 orang. Selain itu, peserta kampanye wajib buat memperhitungkan jaga jarak paling invalid 1 meter antar peserta kerap umum.

(khr/dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]