Kaidah UU Kontroversial selama Satu Tarikh Jokowi-Ma’ruf

Jakarta, CNN Nusantara —

Sederet revisi  undang-undang kontroversial muncul di tahun pertama periode kedua kepemimpinan Kepala Joko Widodo . Meski menuai banyak kritik, revisi hingga Rancangan Peraturan (RUU) itu tetap disahkan sebab pemerintah dan DPR.

Tercatat empat revisi UU telah disahkan sejak Jokowi dilantik dalam 20 Oktober setahun silam, yakni UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan terbaru Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Gelombang demo penolakan berbagai UU itu pun pecah di sebesar daerah. Pada September 2019, demo besar-besaran dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil mulai muncul usai pengesahan UU KPK.


Demo yang berujung ricuh tersebut berbuntut pada ratusan korban luka baik dari mahasiswa, masyarakat sipil, maupun aparat keamanan.

Gelombang demo serupa terjadi belakangan usai pengesahan UNDANG-UNDANG Ciptaker. Demo digelar selama kaum hari dari kalangan buruh serta mahasiswa di sejumlah daerah. Puncaknya, kericuhan terjadi dalam aksi demo 8 Oktober lalu.

Di Jakarta, fasilitas umum berupa halte bus Transjakarta dan congkong polisi juga rusak akibat dibakar massa. Sikap Jokowi yang terkesan abai pun dikritik. Mantan pemangku kota Solo itu tak mendatangi merespons berbagai penolakan publik terhadap UU kontroversial tersebut.

Ia justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melongok proyek food estate atau kembung pangan di tengah gejolak demo UU Cipta Kerja di aliran istana.

Jokowi pertama menyikapi UU Ciptaker sehari sudah demo. Dalam pernyataannya, ia menyebut para penolak UU Ciptaker itu termakan hoaks dan disinformasi soal substansi UU tersebut.

Dalam menanggapi pengesahan UU KPK tahun lalu kendati, Jokowi terbilang irit bicara. Jokowi saat itu menegaskan tak bahan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK. Ia enggan berkomentar lebih jauh soal polemik yang muncul dalam masyarakat.

Pengamat kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati tak memungkiri kepemimpinan Jokowi di periode ke-2 sangat berbeda dengan periode pertama sebagai presiden.

Wasisto menilai, di periode kedua Jokowi cenderung mengambil kebijakan non-populis.

“Periode kedua ini membuktikan perilaku akrobatik presiden 180 bagian. Dulu periode pertama bersikap populis, sekarang lebih condong ke golongan oligarkis, ” kata Wasisto masa dihubungi CNNIndonesia. com belum lama ini.

Sikap Jokowi dengan cenderung abai terhadap berbagai pengesahan UU tersebut mencerminkan bahwa bekas gubernur DKI Jakarta itu bertambah mementingkan kepentingan elite ketimbang umum secara luas.

Peristiwa itu, kata dia, semakin menguatkan karakter Jokowi sebagai penguasa.

“Sekarang ini tidak tersedia moral untuk kembali sebagai atasan yang populis tapi cenderung menunjukkan karakter sebagai penguasa sesungguhnya. Lebih condong otoritatif dalam pemerintahan, ” ujarnya.

Wasisto yang kini menempuh pendidikan magister dalam Australia ini mengatakan, sikap Jokowi di periode kedua ini tidak lebih dari membayar utang kebijakan kepada para elit politik. “Sehingga dia mengambil sikap anti populis dari berbagai kebijakan itu, ” tutur dia.

Jebakan Periode Kedua

Sikap sembarangan ini juga dinilai tak lepas dari jebakan periode kedua. Seorang pemimpin di periode kedua cenderung gagal lantaran tak bisa terlepas dari buntut kritik kinerja dalam periode pertama.

Pengasuh Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, gelombang demo penolakan kepada berbagai UU kontroversial itu menjadi puncak kekecewaan publik di tahun pertama periode kedua Jokowi.

“Jadi ada akumulasi penghakiman publik terhadap Jokowi. Sudah banyak kritik, di periode kedua itu kritiknya makin banyak, dan tersebut yang gagal disadari, ” cakap Zainal.

Sikap Jokowi yang tertutup dan minim kontribusi terhadap berbagai pembahasan UU menjelma pelengkap kekecewaan masyarakat di era kedua.

Setumpuk kegagalan itu yang diyakini Zainal semakin menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Ia curiga Jokowi sengaja bersikap abai dan cenderung ‘semaunya’ lantaran tak bakal terbatas kembali. Sesuai aturan perundang-undangan, lembaga presiden hanya dapat berlaku utama kali dalam lima tahun serta dapat perpanjang dalam satu kurun.

Sejak pemilihan kepala tahun lalu, Jokowi sendiri sudah mengungkapkan tak lagi punya bahara memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Ia mengaku siap menjemput kebijakan luar biasa di masa kedua pemerintahannya.

“Jangan-jangan itu alasannya. Tidak ada tanggungan itu harusnya diterjemahkan ‘gas pol’ untuk masyarakat. Tapi ternyata ketika membentuk kabinet, membentuk kebijakan, tersebut yang ternyata dia maksud minus beban, ” ujarnya.

Langkah konstitusional mencuaikan gugatan ke MK bisa menjadi opsi melawan berbagai regulasi tersebut. Namun Zainal ragu menyusul pengesahan UU MK yang juga serba dikebut untuk disahkan.

Sementara dari aspek sosial umum, sangat memungkinkan dengan pembangkangan biasa tanpa kekerasan. Ia berpendapat, pembangkangan sipil memang harus dilakukan.

Alasannya, selama ini jalan legislasi yang dilakukan DPR dan pemerintah telah melangkahi dan mendiamkan kemauan publik.

“Ini bukan kali pertama, ini udah kuatrik dalam hitungan beberapa bulan. Mulai dari UU MK, UNDANG-UNDANG KPK, UU Minerba. Saya menentang ini kebalik, yang dinginkan publik, misal UU PKS (Penghapusan Kebengisan Seksual) dicuekin. Saatnya perlawanan sipil dikerjakan, pembangkangan sipil menurut saya istimewa, ” kata dia.

Menurutnya, publik harus menunjukkan kelakuan ke pemerintah dan DPR. Apalagi, UUD mengenal kedaulatan berada pada tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD.