Jokowi Teken PP Alih Status Personel KPK Jadi ASN

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( KPK ) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 serta berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

“Pegawai Komisi Pemberantasan Manipulasi adalah ASN sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan mengenai ASN, ” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut sebagaimana diakses pada situs JDIH Sekretariat Negara, Minggu (9/8).


Dalam PP 41/2020 itu, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak lestari.

Terdapat sejumlah kondisi dan tahapan terkait pengalihan kedudukan pegawai ini. Mulai dari habituasi jabatan hingga pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman personel KPK dengan jabatan ASN dengan akan diduduki.

“Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN dilakukan secara memperhatikan struktur organisasi dan metode kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, ” sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat 2.

Lebih sendat pada Pasal 6 disebutkan kalau tata cara pengalihan status pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Upah Pemberantasan Korupsi (Perkom).

Mengenai pengangkatan dilaksanakan sesuai secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan.

Selanjutnya, pada Pasal 8, personel KPK yang sudah menjadi ASN akan mengikuti orientasi pembekalan sebagai ASN.

“Orientasi sama dengan dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, ” bunyi Pasal 8 Ayat dua.

Kemudian pada Urusan 9 disebutkan soal gaji serta tunjangan pegawai komisi antirasuah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai penghasilan yang diterima pegawai KPK saat itu tetap diberikan sampai seluruh jalan pengalihan menjadi ASN selesai dijalankan. Hal itu termuat dalam Pencetus 11.

PP dengan terdiri dari 12 Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari Perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam UU KPK disebutkan bahwa pegawai KPK ialah “aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. ”

Tak hanya pegawai, penyelidik dan penyidik internal KPK juga harus beralih status menjadi ASN. Jalan transisi status pegawai lembaga antirasuah ini dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

(ryn/gil)

[Gambas:Video CNN]