Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari dalam Rutan Salemba

Jakarta, CNN Indonesia —

Jaksa Pinangki  Sirna Malasari akan menjalani periode tahanan sementara di Rumah Tangsi (rutan) Kejagung cabang  Salemba sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus aksi pidana korupsi suap dengan Djoko Soegiarto Tjandra. Pinangki akan ditahan selama 20 hari.

“Tadi malam penyidik langsung melayani penangkapan terhadap tersangka dan di malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, ” ujar Kapuspen Kejagung, Hari Setyono dalam konferensi pers, Rabu (22/8).

Hari menjelaskan, Pinangki ditangkap di kediamannya Selasa (11/8) malam sesaat sesudah ditetapkan tersangka berdasarkan hasil penelitian tim penyidik pada bidang Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Dunia Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).


Pinangki, ujar Hari, ditangkap secara kooperatif saat dijemput awak penyidik ke rumahnya. Usai penjemputan, Pinangki langsung dibawa ke Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung.

“Proses penangkapan terhadap tersangka dikerjakan di kediamannya atau rumahnya alamatnya saya belum tahu persis akan tetapi yang jelas oleh penyidik menyampaikan, yang bersangkutan dilakukan penangkapan dalam rumahnya, ” ujar Hari.

Usai ditetapkan menjadi tersangka, Hari menyebut Pinangki terancam pasal 5 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana maksimal 5 tarikh penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

Ia diduga menerima suap atau sumpah imbalan dari terpidana korupsi benar tagih Bank Bali, Djoko Tjandra senilai USD 500 ribu ataupun senilai Rp 7 milyar. Total itu diberikan kepada Pinangki jika diriinya dapat membantu proses dasar Djoko Tjandra yang saat tersebut menjadi buron Kejagung.

Imbalan

Koordinator Umum Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan Pinangki konon dijanjikan uang senilai US$10 juta ataupun sekitar Rp14 miliar oleh Djoko Tjandra. Imbalan itu rencananya hendak diberikan Djoko lewat pembelian suatu perusahaan energi milik seseorang yang akan dibeli melalui Pinangki.

Angka pembelian perusahaan itu, kata Boyamin, di luar jumlah sebenarnya dari perusahaan tersebut. Dia menduga angkanya baik hingga dua kali lipat dari harga semestinya, yakni sekitar Rp7 miliar.

Sebagai syarat pembelian, Pinangki diminta untuk mengurus proses asas Djoko Tjandra di Mahkamah Gemilang. Namun, lantaran proses itu tidak berhasil, walhasil rencana pembelian itu tak pernah terjadi hingga zaman ini.

Kendati hanya dijanjikan dan berakhir kandas, Boyamin menyebut Pinangki dapat dijerat telah melakukan tindak pidana gratifikasi. Pokok, menurut UU Tindak Pidana Manipulasi, katanya, janji tersebut masih bisa dikategorikan sebagai bentuk suap.

“Terus gagal, tidak mampu diproses lebih lanjut. Mungkin dia udah kontak sana sini tak berhasil. Kemudian Djoko, Anita buat PK, ” ujar Boyamin kepada CNNIndonesia. com , Selasa (11/8) malam.  

(thr/ugo)

[Gambas:Video CNN]