Gaya Vonis Ringan, ICW Sebut Pemberantasan Korupsi akan Suram

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menilai nasib pemberantasan korupsi pada masa mendatang akan menjadi semakin suram jika Mahkamah Agung ( MA ) tetap mempertahankan tren vonis mudah terhadap terdakwa kasus korupsi.

“Berkaca pada data ICW, rata-rata hukuman pelaku korupsi pada sepanjang tahun 2019 hanya dua tahun 7 bulan penjara. Tak hanya itu, pemulihan kerugian negeri juga sangat kecil, ” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).

Kurnia menjelaskan jika ditotal sepanjang 2019, negara telah rugi sebesar Rp12 triliun oleh praktik korupsi. Akan tetapi pidana tambahan berupa uang substitusi yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp750 miliar.


Total itu, kata dia, bahkan tak sampai 10 persen dari kecelakaan itu.

Selain itu, Kurnia memaparkan dari total 1. 125 terdakwa kasus korupsi dengan disidangkan pada 2019, sekitar 842 orang mendapat vonis ringan yaitu 0-4 tahun, sedangkan vonis berat atau di atas 10 tahun hanya 9 orang.

“Belum lagi vonis bebas atau lepas yang berjumlah 54 orang, ” kata dia.

Ia menyebut, putusan majelis ketua yang kerap kali ringan pada terdakwa korupsi memiliki implikasi mendalam.

Pertama, menegasikan jumlah keadilan bagi masyarakat sebagai bagian terdampak korupsi. Kedua, melululantakkan kegiatan keras penegak hukum dalam situasi ini Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang telah bersusah payah mengaduk-aduk praktik korupsi.

&, terakhir, menjauhkan pemberian efek jera, baik bagi terdakwa maupun klub.

“Dalam kondisi kehakiman yang semakin tak berpihak pada pemberantasan korupsi, memang harus diakui, bahwa masyarakat merindukan adanya wujud seperti [eks hakim agung] Artidjo Alkostar lagi di MA, ” kata Kurnia.

Sebelumnya, berdasarkan catatan KPK, sepanjang 2019-2020, sudah ada 20 pelaku manipulasi yang diuntungkan MA dengan kontraksi hukuman. Baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Mereka terdiri dari mantan kepala daerah, pengusaha, hingga politisi.

Terbaru, MA kembali mengurangi hukuman dua orang bekas pejabat tinggi di Kementerian Pada Negeri (Kemendagri), Sugiharto dan Irman, dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Terpaut hal itu, Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri menyatakan pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK tempat sekitar 22 perkara yang memperoleh pengurangan hukuman.

“Kami berharap MA dapat segera menyampaikan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lbh lanjut apa yang menjadi pertimbangan mahkamah hakim, ” kata Ali, Rabu.

Ali menjelaskan, masa ini setidaknya masih ada sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para-para napi korupsi.

“Fenomena ini seharusnya dapat dibaca kalau sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan level pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor di upaya mengurangi hukumannya, ”  perkataan Ali.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]