DPR Kritik Realisasi APBN 2019 dan Lonjakan Utang

Jakarta, CNN Indonesia —

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) memerhatikan indikator makro  ekonomi dalam Taksiran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2019 yang meleset sejak target. Selain itu, sejumlah fraksi juga memperingatkan pemerintah terkait kemajuan utang pada 2019 menjadi Rp4. 778 triliun.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menerangkan dari tujuh sangkaan makro ekonomi yang ditetapkan pemerintah dan DPR, hanya dua yang mencapai target, yaitu inflasi serta nilai tukar rupiah.

Tercatat, realisasi inflasi pada 2019 sebesar 2, 72 persen ataupun di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen. Lalu, rata-rata nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp14. 146 per dolar AS sepanjang 2019 dari tumpuan Rp15 ribu per dolar AS.


“Namun, 5 indikator asumsi makro meleset dari target, ” ujarnya di rapat paripurna DPR virtual, Selasa (18/8).

Di bibir itu, ia menyoroti tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang merupakan indikator penting. Ekonomi pada 2019 hanya tumbuh 5, 02 persen, atau lebih sedikit dari target APBN 2019, yaitu 5, 3 persen. Selain tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018, yakni 5, 17 persen.

Ia menuturkan pemerintah cenderung menggugat gejolak ekonomi global. Namun, menurutnya, kontribusi ekonomi global pada sistem produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak signifikan.

“Bertambah besarnya anggaran pembangunan ternyata belum mampu mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih tinggi. Yang terjadi malah sebaliknya penurunan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5, 17 persen, ” imbuh Heri.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthy juga menyoroti sejumlah indikator besar yang tak mencapai target. Sesuai, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target 775 ribu bph.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Vera mengatakan pemerintah belum mampu merealisasikan target pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir.

“Demokrat mencermati dalam lima tarikh terakhir, pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan di APBN, ” jelasnya.

Selain itu, kedua anggota balai tersebut menyoroti kenaikan utang pemerintah sepanjang 2019. Heri mengatakan tambahan utang pemerintah dipicu pelebaran kekurangan APBN.

Pada 2019, defisit APBN tembus Rp353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2, 2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat sebab posisi 2018 yang hanya sebesar Rp269, 4 triliun atau satu, 82 persen dari PDB.

Heri mengakui jika utang pemerintah masih terjaga dalam ambang batas aman, yakni di lembah 30 persen dari PDB, tepatnya di level 29, 8 persen dari PDB.

Tetapi, jika dicermati maka rasio perbandingan belanja bunga dan pembayaran kredit bunga terhadap penerimaan negara mencapai 38, 3 persen di 2019, atau sudah melebihi batas aman. “Itu berarti, kita berada di bayang-bayang kerentanan fiskal, ” imbuhnya.

Kenaikan utang, juga menjadi sorotan Anggota DPR dibanding Fraksi PKS Rofiq Ananto. Ia menuturkan tambahan utang pemerintah bisa menjadi beban APBN pada tarikh berikutnya. Pasalnya, pemerintah harus memenuhi bunga utang tersebut

“Rendahnya penerimaan perpajakan mengakibatkan realisasi defisit semakin melebar, sehingga memajukan pemerintah menerbitkan utang baru dengan pada akhirnya menambah beban kembang APBN, ” ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

RUU P2APBN 2019

Meski terdapat sebanyak kritik dan catatan dari anggota DPR, namun seluruh fraksi mengabulkan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pengamalan APBN (P2APBN) 2019 dibahas jadi undang-undang.

“9 bagian telah menyampaikan pandangan masing-masing, secara kesimpulan setuju untuk dilanjutkan, ” kata   Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna.

Salah satu yang menyampaikan catatan adalah Fraksi Gerindra. Lengah satu catatannya adalah mendorong pemerintah menaikkan pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi ketergantungan utang sebagai sumber pembiayaan setiap tahunnya.

“Gerindra dapat menerima dan menyetujui dengan catatan terhadap RUU P2APBN 2019. Dengan harapan, rencana di atas menjadi koreksi yang konstruktif bagi pelaksanaan APBN dalam tahun mendatang, ” jelasnya.

(ulf/bir)