Doni Monardo Diganti, Pengamat Taksir Ada ‘Alergi’ Pihak Istana

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah memperhitungkan pencopotan Doni Monardo   dari jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Petaka ( BNPB ) politis.

Diketahui, Doni digantikan oleh  Kepala Pekerja Umum TNI Letjen Ganip Warsito, Selasa (25/5), secara alasan masuk usia purna bakti.

Trubus  menduga pergantian Kepala BNPB dikerjakan karena ada  kasus dugaan korupsi alat tes Covid-19 yang menyeret nama Doni.


“Kelihatannya faktor itu (kasus dugaan korupsi juru bicara tes Covid-19). Istana di tanda petik sangat alergi kalau ada anak buahnya yang, meskipun belum mampu dibuktikan secara hukum, tapi enggak mau di jemaah ada pengaruh, ” introduksi dia, saat dihubungi CNNIndonesia. com , Selasa (25/5).

Trubus menilai tak ada urgensi untuk mengganti Besar BNPB saat ini. Makin, Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman gelombang kedua dengan membutuhkan fokus tinggi.

Dia juga menghargai alasan pencopotan Doni karena akan masuk masa pensiun janggal. Menurutnya, Undang-undang Cetakan 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB tak menetapkan masa bakti Kepala BNPB.

“Kalau kebijakan presiden seperti itu kesannya ada kepentingan kebijakan, bukan persoalan penanganan covid, ada pertimbangan politik di situ, ” tuturnya.

CNNIndonesia. com telah menghubungi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman untuk meminta simpulan terhadap klaim tersebut. CNNIndonesia. com juga telah menghubungi Doni Monardo terkait peristiwa itu. Namun, keduanya tidak memberi respons hingga informasi ini tayang.

Sebelumnya, nama Doni terbabit dalam kasus dugaan manipulasi pengadaan alat tes Covid-19. Kasus itu terkuak ke publik usai laporan Akbar Tempo bersama Klub Pewarta Investigasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam laporan itu, puluhan rumah kecil disebut mengembalikan ratusan seperseribu reagen tes Covid-19 karena kedaluwarsa. ICW menduga kemalangan negara akibat kejadian tersebut sekitar Rp170 miliar.

Doni membantah dakwaan itu dalam rapat berhubungan DPR RI. Dia mengucapkan pihaknya telah bekerja pantas prosedur.

“Jadi yang jelas bahwa pengadaan barang dan jasa pada BNPB atau di satgas dilakukan transparan dan akuntabel melibatkan semua pihak, ” ujar Doni dalam Kerap Kerja Komisi IX DPR RI, Senin (15/3).

(dhf/arh)

[Gambas:Video CNN]