Departemen Belum Sepakat Bentuk Holding BUMN Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan  holding BUMN pertahanan masih menduduki kesepakatan dari sejumlah kementerian.

“Kami sedang menunggu kesepakatan kementerian asing bahwa industri pertahanan tersebut bisa dijadikan satu perserikatan, ” ujarnya kepada CNNIndonesia. com , Rabu (28/7).

Ia menuturkan holding ini bertujuan mempersiapkan industri pertahanan yang lebih terpadu jarang Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) dalam bentuk perangkat lunak ( software ) dengan unit keras ( hardware ). Pasalnya, semasa ini Indonesia masih terperangkap dengan alutsista dalam bentuk perangkat keras seperti tank, pesawat terbang, kapal bahar, dan sebagainya.


“Tetapi yang namanya perang ke depan itu perang digital, perang software, ” ujarnya.

Untuk diketahui, anggota holding pertahanan mengungkung PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero). Sedangkan, PT Len Industri (Persero) bertindak sebagai induk holding. Erick menyatakan penunjukan Len Industri sebagai induk holding lantaran perseroan memiliki fokus pada sistem pertahanan digital.

Nah , LEN jadi holding itu adalah kongsi industri pertahanan yang sudah fokus pada digital, otaknya. Ketika ini kami sinergikan antara software dan hardware , itu menjadi kunci bagaimana kita punya industri pertahanan dengan lebih terpadu dan ke depan bisa lebih mengantisipasi perubahan, ” imbuhnya.

Sebelumnya, ia pernah menuturkan susunan pemerintah (PP) tentang holding pertahanan bisa selesai pada September 2021 ini. Erick mengaku optimis target itu bisa tercapai.

“Kami, namanya di pemerintah saya pasti maunya sesuai target, tapi tergantung dibanding kementerian lain. Namun, awak akan terus push, ana mau ini harus ada percepatan, ” ujarnya.

Meskipun belum terbentuk, holding BUMN pertahanan tersebut sudah mendapatkan persetujuan suntikan modal non tunai di dalam bentuk ekuitas dari transformasi rekening dana investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari Komisi VI DPR. Nilainya mencapai Rp809, 9 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)