BPK Beberkan Temuan Pengelolaan Uang Covid

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) menjumpai pelaksanaan belanja program pemulihan ekonomi nasional ( PEN ) 2020 sebesar Rp9 triliun ‘bermasalah’. Hal ini khususnya terjadi di 10 kementerian/lembaga (k/l).

“Pengendalian pelaksanaan belanja program PC-PEN Rp9 triliun di 10 k/l belum penuh, ” ungkap Ketua BPK Agung Firman dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (22/6).

Temuan itu masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Selain soal penggunaan perkiraan PEN di 10 K/L, BPK juga menyatakan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan di penanganan dampak pandemi  Covid-19 pada LKPP belum disusun.


Selain itu, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam penanganan pandemi  Covid-19 pada 2020 yang sedikitnya sebesar Rp1, 69 triliun tak sesuai ketentuan. Lulus, realisasi pengeluaran pembiayaan 2020 yang sebesar Rp28, 75 triliun dalam PEN tak dilakukan secara bertahap.

“Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam iklim pandemi covid-19 tidak sepenuhnya tercapai, ” jelas Gemilang.

Ada 3 alasan yang membuat BPK menyimpulkan hal tersebut.

Pertama, peruntukan anggaran PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh.

Selain itu, realisasi perkiraan PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan. Kedua , pertanggungjawaban dan pelaporan PEN, termasuk pengadaan barang dan uluran tangan belum sepenuhnya sesuai secara peraturan.

Ketiga, pengoperasian program dan kegiatan tadbir bencana penanganan pandemi  Covid-19 tidak sepenuhnya efektif.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)