Bawaslu Sebut Sanksi Tegas Pilkada Suntuk di Undang-undang

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )  Mochammad Afifuddin menyebut pemberian hukuman terhadap para pelanggar selama gelaran Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2020 terbentur undang-undang.

Dia mengaku pihaknya ingin sanksi dapat diberikan lebih tegas, tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 yang baru diterbitkan per hari ini Kamis (24/9), belum memberi kewenangan terhadap Bawaslu.

Kebijakan yang dimaksud Afif adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Cetakan 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Bagian 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjelma Undang-Undang.


“Terus sah saja,   undang-undang yang kita pakaikan memang sama. PKPU menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, penuh hal yang kita mau reformis kemudian mentok di undang-undang, ” ujar Afif dalam diskusi daring membahas kampanye Pilkada 2020 pada masa pandemi, Kamis (24/9).

Padahal, patuh Afif, pemerintah pusat idealnya mampu mengeluarkan Perppu baru agar Bawaslu dapat memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang belum lama santer mendapat kritik pasal berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19).

Selain itu, Afif berharap klub bisa berbagi peran agar pengamalan tahapan Pilkada 2020 tidak berpotensi menimbulkan sejumlah masalah baru. Dia juga mewanti-wanti peserta pilkada, tertib partai politik maupun para pasangan calon menyadari pilkada kali bertentangan dengan sebelum masa pandemi Covid-19.

“Bagi peserta, kami kira juga kita bisa menjemput peran untuk kemudian menyadari situasi  yang tidak mungkin dilakukan bagaikan pilkada di saat belum tersedia wabah, ” kata Afif.

Wacana penerbitan Perppu perdana soal pelaksanaan pilkada sebelumnya sempat dilontarkan KPU. Perppu itu diharapkan salah satunya mengatur konser manuver Pilkada Serentak 2020 digelar secara virtual.

“Kampanye pada bentuk lain, rapat umum, kesibukan kebudayaan, olahraga, perlombaan, sosial sama dengan diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 ayat (1) huruf g hanya dibolehkan secara daring, ” kata Pramono dalam keterangan terekam kepada CNNIndonesia. com , Sabtu (19/9

Namun, pada Kamis (24/9) KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. PKPU itu mengoper PKPU 6/2020 yang sebelumnya menyetujui peserta pilkada menggelar konser dan kegiatan pengumpulan massa lainnya semasa masa kampanye.

PKPU baru tersebut belum memberi hukuman tegas, seperti di antaranya diskualifikasi bagi pasangan calon yang mengabaikan protokol pencegahan Covid-19. Padahal negeri sebelumnya sepakat perlu ada hukuman tegas.   PKPU 13/2020 antara lain hanya mengatur sejumlah hukuman dalam lima pasal baru. Sanksi bervariasi mulai dari teguran tertulis hingga pelaporan ke polisi.

Infografis Daftar Daerah Rawan Konflik Pilkada

ASN Pelanggar Netralitas Meningkat

Selain itu, Bawaslu mencatat lonjakan pelanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama beberapa kali pelaksanaan tingkatan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Soal netralitas ASN dalam konteks wabah meningkat. Kita sudah 600an tindak lanjut ke KASN (Komisi ASN) dan sudah diproses, itu besar, ” kata Afif.

Afif menjelaskan, pelanggaran netralitas ASN umumnya terjadi saat petahana kembali mencalonkan diri maju dalam pilkada. Mereka yang maju, kata Afif, umumnya akan dibantu jajaran struktural di bawahnya.

“Misalnya kalau ada petahana menggerakkan sandaran dipolitisasi itu kan jajaran lazimnya struktural di bawahnya, ” sirih Afif.

Selain netralitas ASN, Bawaslu memetakan dua daya kerawanan lain yang berpotensi meningkat selama pelaksanaan Pilkada 2020. Masing-masing terkait akurasi data daftar pemilih tetap dan praktik politik kekayaan.

Afif memperkirakan, pengamalan politik uang akan meningkat semasa 71 hari masa kampanye, 26 September-5 Desember 2020. Namun, Bawaslu katanya sudah menyiapkan sejumlah modus mitigasi untuk mengantisipasi praktik itu. Salah satunya adalah menggandeng tokoh agama untuk mencegah praktik politik uang.

“Tentu saya berupaya menggandeng semua tokoh agama yang bisa kita lakukan supaya ini bisa ditekan seminimal kira-kira, ” kata Afif.

Selain itu, pihaknya berharap masyarakat juga turut mengambil peran untuk mencegah persoalan pengamalan politik uang.   Afif mengiakan banyak mendapat cerita terkait kesadaran masyarakat menolak praktik lacur kebijakan tersebut. Dia mengaku pernah mengikuti cerita seorang lurah yang menundukkan pilkades tanpa mengeluarkan ‘sogokan uang’.

Alhasil, saat menjelma kepala desa, ia menginisiasi warganya menolak praktik politik uang zaman gelaran pemilu.

“Dan ini banyak sebagai gerakan sopan sosial ini menarik tentu kita nggak boleh membunuh, bahwa di setiap hal masih ada titik baiknya, ” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut Afif, Bawaslu setidaknya telah mencatat sekitar 1200 pelanggaran selama masa tahapan Pilkada 2020.

Sejak jumlah tersebut, 600 di antaranya didominasi oleh pelanggaran netralitas ASN. Sebesar 200 pelanggaran berasal dari keterangan masyarakat dan sisanya hasil temuan Bawaslu.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]