63, 3 Persen Derah Cairkan Derma Hibah Pilkada ke KPU

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Dalam negeri mendokumentasikan dari 270 daerah yang mewujudkan Pilkada  2020, baru 171 wilayah (63, 3 persen) yang melelehkan 100 persen  derma hibah buat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Data tersebut bersandarkan hasil laporan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) per 16 Juli.

“Berdasarkan data dari 270 daerah yang akan memasukkan Pilkada Serentak Tahun 2020, sebesar 171 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah transfer 100 persen ke KPUD, ” kata Pelaksana Suruhan (Plt) Dirjen Bina Keuangan Wilayah Kemendagri Mochammad Ardian,   pada keterangan resminya, Jumat (17/7).


Ardian  tidak merinci daerah mana saja yang belum mencairkan dana huiah bagi KPUD tersebut. Ia hanya membaca bahwa 6 Provinsi yang menjadikan Pilgub 2020, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepri, dan Jambi sudah mencairkan dana tersebut.

Tak hanya itu, Ardian turut mencatat baru 174 Pemda (64, 4 persen) yang telah mentransfer 100 persen dana pemberian Pilkada ke Bawaslu.

Selain itu, 49 Pemda sudah tercatat sudah mentransfer 100 tip dana hibah Pilkada untuk zona pengamanan. Pemda yang sudah melelehkan dana tersebut di antaranya negeri Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah.

“Kemendagri terus beri dorongan optimis agar daerah mentransfer dana NPHD mematok 100 persen, ” kata Ardian.

Ardian juga mencatat pencairan dana hibah Pilkada buat KPUD sudah mencapai angka 83, 01 persen dengan angka Rp8, 42 triliun. Sementara untuk Pranata Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 81, 32 persen dengan angka Rp2, 81 triliun.

“Pengamanan sejumlah 503, 69 miliar secara persentase mencapai 32, 80 persen, ” kata Ardian.

NPHD  bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Pemberian hibah ini diperuntukkan bagi KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dalam Pilkada.

Besaran anggaran penyelenggaraan Pilkada antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda tergantung dengan kemampuan wilayah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  sudah memasang target bahwa pencairan NPHD sudah diselesaikan seluruhnya sebelum tanggal 15 Juli 2020.

Besaran NPHD disepakati oleh KPU daerah penyelenggara Pilkada bersama pemda. Total NPHD yang disepakati 270 pemda secara KPU di daerah adalah sejumlah Rp10, 9 triliun Sementara mutlak NPHD yang disepakati dengan Bawaslu berkisar di angka Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

(rzr/arh)

[Gambas:Video CNN]